Indonesia memiliki salah satu kerangka regulasi anti-perjudian yang paling ketat di Asia Tenggara. Berbeda dengan banyak negara yang memiliki regulator perjudian dan sistem lisensi, Indonesia secara tegas melarang perjudian melalui berbagai instrumen hukum. Namun, banyak pemain tetap menggunakan situs taruhan luar negeri yang berlisensi di Malta atau Curaçao. Berikut adalah apa yang benar-benar dikatakan hukum, dan apa artinya bagi Anda di 2026.
Latar Belakang dan Konteks
Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, dan nilai-nilai agama sangat mempengaruhi kebijakan perjudian. Perjudian telah dilarang sejak lama, dengan dasar hukum yang mencakup KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 303, yang melarang perjudian secara umum.
Ketika internet berkembang dan taruhan online menjadi populer, pemerintah memperluas larangan ini ke domain digital. Hasilnya adalah kerangka regulasi yang ditujukan pada operator dan ISP, serta secara teknis juga pada pengguna — meskipun penegakannya pada pengguna individual sangat jarang.
Regulasi Utama
Kerangka regulasi perjudian online di Indonesia mencakup beberapa instrumen hukum:
KUHP Pasal 303 — Larangan Perjudian Umum: Dasar hukum utama yang melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Berlaku untuk perjudian fisik maupun online. Ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara untuk penyelenggara perjudian ilegal.
PP No. 71/2012 — Larangan Perjudian Online: Peraturan Pemerintah yang secara spesifik melarang penyelenggaraan dan akses ke konten perjudian melalui internet. Ini menjadi dasar hukum bagi pemblokiran situs perjudian oleh ISP atas instruksi Komdigi.
UU ITE No. 1/2024 (revisi UU No. 11/2008): Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup berbagai aktivitas digital termasuk distribusi konten perjudian. Pasal-pasal terkait konten ilegal dapat diterapkan pada perjudian online.
Elemen kunci regulasi perjudian Indonesia
- KUHP Pasal 303 — larangan perjudian umum
- PP No. 71/2012 — larangan perjudian online spesifik
- UU ITE No. 1/2024 — mencakup konten perjudian digital
- Komdigi memiliki kewenangan memblokir situs
- ISP diwajibkan mematuhi pemblokiran Komdigi
Dampak pada Pemain yang Menggunakan Situs Luar Negeri
Dampak langsung bagi pemain yang menggunakan situs taruhan luar negeri berlisensi MGA adalah akses yang diblokir oleh ISP Indonesia. Solusi yang paling umum digunakan adalah VPN, yang memungkinkan pemain mengakses situs dari luar Indonesia secara virtual.
Dari sisi pembayaran, bank Indonesia memblokir transaksi ke merchant perjudian (MCC-7995). Ini berarti kartu debit/kredit dari BCA, BNI, BRI, dan Mandiri umumnya tidak bisa digunakan langsung. Pemain mengandalkan Skrill, Neteller, atau kripto (USDT, Bitcoin) sebagai solusi.
Untuk penarikan, metode yang paling umum adalah melalui e-wallet yang kemudian dapat ditransfer ke rekening bank Indonesia, atau melalui kripto yang kemudian ditukar ke rupiah melalui exchange kripto yang terdaftar di Bappebti.
Halaman Terkait
- Apakah Legal Menggunakan Situs Taruhan Luar Negeri? — gambaran hukum lengkap
- Otoritas Perjudian Indonesia — Komdigi dan perannya
- Bandar EU vs Lokal — perbedaan regulasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dilarang PP No. 71/2012?
PP No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi melarang penyelenggaraan dan akses ke konten perjudian online melalui internet di Indonesia. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi Komdigi untuk memblokir situs-situs perjudian yang dapat diakses dari Indonesia.
Apakah UU ITE melarang pemain individual bertaruh online?
UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang telah direvisi menjadi UU No. 1/2024, mencakup berbagai aktivitas digital termasuk konten perjudian. Secara teknis, UU ini dapat diterapkan pada operator dan juga pengguna. Namun, dalam praktiknya, penuntutan hampir selalu ditujukan kepada operator, bukan pemain individual.
Bagaimana Komdigi memblokir situs perjudian?
Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) meminta Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk memblokir akses ke situs yang terdaftar dalam database konten negatif mereka. Situs perjudian secara aktif ditambahkan ke daftar blokir ini. Pemain sering menggunakan VPN untuk melewati pemblokiran ini.
Apakah ada rencana untuk melegalkan perjudian online di Indonesia?
Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk melegalkan perjudian online. Pandangan keagamaan dan budaya yang dominan sangat menentang perjudian. Situasi ini tidak diperkirakan akan berubah secara signifikan dalam waktu dekat.