Tidak seperti banyak negara yang memiliki Gambling Commission atau Gaming Authority yang melisensikan dan mengatur operator, Indonesia tidak memiliki badan pengatur perjudian. Perjudian dilarang, bukan diatur. Instansi pemerintah yang paling relevan bagi pemain online adalah Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), yang bertanggung jawab atas pemblokiran situs-situs yang melanggar hukum, termasuk perjudian. Inilah yang perlu Anda ketahui di 2026.
Apa yang Dilakukan Komdigi
Komdigi (dahulu Kominfo/Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) adalah kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan komunikasi dan teknologi informasi di Indonesia. Perannya yang paling relevan bagi pemain perjudian online adalah:
Pemblokiran situs: Komdigi memiliki kewenangan untuk memerintahkan ISP (Penyedia Layanan Internet) memblokir akses ke situs-situs yang dianggap melanggar hukum Indonesia, termasuk situs perjudian. Komdigi mengelola database Trust Positif yang berisi daftar URL yang diblokir. Ribuan URL perjudian ditambahkan setiap tahun.
Pengawasan konten digital: Komdigi mengawasi konten digital yang beredar di Indonesia dan dapat mengambil tindakan terhadap konten yang dianggap melanggar hukum, termasuk iklan perjudian online.
Koordinasi dengan platform: Komdigi berkoordinasi dengan platform media sosial dan layanan digital besar untuk menghapus konten promosi perjudian yang menarget pengguna Indonesia.
Instansi Terkait Lainnya
Selain Komdigi, beberapa instansi lain memiliki peran dalam penegakan larangan perjudian:
Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia): Bertanggung jawab atas penegakan hukum pidana terkait perjudian berdasarkan KUHP Pasal 303. Polri menargetkan operator dan bandar ilegal, bukan pemain individual.
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan): Memantau transaksi keuangan mencurigakan, termasuk yang diduga terkait dengan perjudian ilegal. Lembaga ini berkoordinasi dengan bank untuk melacak aliran dana yang mencurigakan.
OJK (Otoritas Jasa Keuangan): Mengatur perbankan dan jasa keuangan. Pemblokiran transaksi perjudian oleh bank merupakan bagian dari kepatuhan terhadap kebijakan OJK terkait pencegahan pencucian uang.
Dampak pada Pemain yang Menggunakan Situs Luar Negeri
Dampak paling langsung dari Komdigi pada pemain adalah pemblokiran akses. Situs taruhan populer yang berlisensi di Malta atau Curaçao sering diblokir dan dapat diakses kembali dengan URL berbeda atau melalui VPN.
Dampak dari PPATK dan OJK adalah hambatan pembayaran. Bank Indonesia memblokir transaksi ke merchant perjudian, mendorong pemain untuk menggunakan e-wallet internasional (Skrill, Neteller) atau kripto sebagai alternatif.
Tidak seperti beberapa negara yang memiliki skema pengecualian diri nasional (seperti GAMSTOP di UK), Indonesia tidak memiliki mekanisme pengecualian nasional yang mencakup situs taruhan luar negeri. Jika Anda ingin mengecualikan diri, Anda harus melakukannya secara individual dengan setiap operator.
Halaman Terkait
- Apakah Legal Menggunakan Situs Taruhan Luar Negeri? — gambaran hukum lengkap
- Regulasi Perjudian Online Indonesia — undang-undang yang dijelaskan
- Bandar EU vs Lokal — perbandingan regulasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah Indonesia memiliki regulator perjudian?
Tidak dalam pengertian konvensional. Indonesia tidak memiliki badan pengatur perjudian yang memberikan lisensi kepada operator, karena perjudian sendiri dilarang. Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) adalah instansi pemerintah yang paling relevan karena mengelola pemblokiran situs perjudian online, tetapi ini bukan fungsi regulasi perjudian melainkan fungsi pengendalian konten.
Berapa banyak situs perjudian yang sudah diblokir Komdigi?
Komdigi telah memblokir ratusan ribu URL yang terkait dengan perjudian online sepanjang tahun. Meskipun demikian, situs-situs baru terus bermunculan dengan domain yang berbeda, dan banyak pemain menggunakan VPN untuk mengakses situs yang diblokir. Ini adalah permainan kucing dan tikus yang terus berlanjut.
Apakah Polri mengejar pemain individual yang menggunakan situs perjudian luar negeri?
Dalam praktiknya, Polri hampir selalu menargetkan operator ilegal, bandar darat, dan agen perjudian online, bukan pemain individual. Tidak ada kasus yang dipublikasikan tentang pemain biasa yang dituntut karena mengakses situs taruhan luar negeri berlisensi.
Apakah PPATK memantau transaksi perjudian?
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memantau transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk yang terkait dengan perjudian ilegal. Transaksi besar yang masuk dari luar negeri melalui saluran yang tidak biasa dapat menarik perhatian. Inilah sebabnya banyak pemain menggunakan e-wallet atau kripto daripada transfer bank langsung.